Majene- Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO, Rabu (13/09/2023) di Aula Wisma Yumari Tulu.
Dengan membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan peraturan Presiden No 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefeksifitas dan menjamin pelaksaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kasat Reskrim AKBP Budi Adi mengatakan tidak dapat dipungkiri pula bahwa walaupun produk hukum sudah ada namun perdagangan orang (Human Tarafficking) masih saja terjadi tidak terkecuali untuk provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene itu sendiri, ujarnya.
” Kami mengajak kerja sama dan dukungan para media untuk mengawal dan memberantas perdagangan orang (perempuan),” katanya.
Untuk kasus TPPO yang sudah terjadi di kabupaten Majene, saat ini masih di dalami sampai dimana dan siapa-siapa yang terkait baik orang dalam kabupaten Majene maupun luar.
Harapan untuk kegiatan sosialisasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kerja sama lintas sektor dan pencegahan KtPA dan TPPO. Dengan melibatkan semua sektor yang menjadi babak baru untuk membangun gerakan yang lebih terintegrasi, untuk memperkuat kerja jaringan Sub Gugus Tugas TPPO kabupaten atau kota.
” Bukan sampai disini saja setelah kegiatan ini berharap penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene betul-betul fokus dan aktif menangani masalah pencegahan KtPA dan TPPO di kabupaten Majene,” katanya.
