Oleh: Ninis (Aktivis Muslimah Balikpapan)
Bantuan Sosial (Bansos) kerap dijadikan sebagai solusi untuk mengendalikan inflasi. Terlebih Balikpapan menempati peringkat ke-9 nasional dan tertinggi di Kalimantan Timur. Dengan angka inflasi mencapai 3,46 mengalahkan nasional yang berada di angka 2,6. Sebanyak 7.363 KK masuk dalam data rentan terdampak inflasi dan ditetapkan sebagai penerima bansos inflasi.
Perlu diketahui, para penerima bansos ini meliputi 3.901 KK dari data kemiskinan, 1.551 KK dari petani dan nelayan, 1.911 KK dari pengemudi ojek online. Kriteria para penerima bansos ini termasuk individu atau keluarga yang memiliki kerentanan inflasi dan warga Kota Balikpapan. Masing-masing memperoleh Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut, yakni Februari, Maret dan April.
Untuk itu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengambil dua langkah cepat demi mengendalikan inflasi. Pertama, mengadakan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Kedua, menyalurkan bansos yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan sebagai pengendali inflasi. (bsw.balikpapan.go.id).
Kenaikan sebagian kebutuhan pokok beberapa waktu terakhir memang sangat membebani masyarakat. Wajar akhirnya berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Lantas, dengan pemberian bansos mampu menaikkan daya beli masyarakat?
Inflasi Keniscayaan
Sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis memang rentan mengalami inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa terus menerus terjadi dalam jangka waktu tertentu. Alhasil berdampak pada masyarakat miskin yang makin sulit menjangkau kebutuhan pokok dengan lonjakan harga tersebut. Ancaman bencana kelaparan, gizi buruk dan stunting wajar akan terus menghantui.
Pemberian bansos yang sifatnya sementara sejatinya tak mampu mengatasi inflasi. Selain itu, besaran dana bansos tidak realistis dengan kenaikan barang yang berlipat-lipat. Belum lagi ada dugaan bansos tidak tepat sasaran, orang yang benar miskin malah tidak mendapatkan bansos. Penyalahgunaan dana bansos dan korupsi pun tak terelakkan dalam sistem kapitalis.
Terlebih negara hanya menyelesaikan tataran permukaan saja, tidak menyelesaikan akar masalah inflasi. Kebijakan operasi pasar dan penyaluran bansos dianggap solusi jitu atasi inflasi, pasalnya itu tidak menyentuh akar masalahnya yakni sistem ekonomi kapitalis. Sejatinya masyarakat butuh solusi jangka panjang bukan yang bersifat sementara. Bansos nyatanya hanyalah solusi tambal sulam sistem kapitalis untuk menutupi kerusakan yang ditimbulkan sistem buatan manusia ini.
Inflasi adalah suatu keniscayaan dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem yang memberikan peluang pada para pemilik modal menumpuk harta. Sehingga harta tidak beredar di tengah-tengah masyarakat dan meningkatkan kesenjangan sosial. Sistem ini tak layak dipakai untuk mengatur manusia sebab menimbulkan problem ekonomi yakni kemiskinan.
Alih-alih sejahtera, faktanya angka kemiskinan terus meningkat karena penerapan sistem kapitalis. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni makan harian saja sulit apalagi memenuhi kebutuhan yang lain. Sehingga dibutuhkan sistem alternatif yang pernah terbukti mampu menyejahterakan masyarakat dan minim inflasi.
Kesejahteraan dalam Islam
Islam memiliki konsep pemimpin layaknya seorang penggembala yang menggembalakan hewan peliharaannya hingga kenyang dan selamat. Artinya, seorang pemimpin wajib memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, sistem ekonomi Islam ini pernah terbukti mampu menyejahterakan masyarakat selama berabad-abad lamanya.
Berikut mekanisme negara dalam menyejahterakan rakyat. Pertama, negara mewajibkan laki-laki yang sudah balig dan mampu untuk bekerja. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai setiap orang beriman yang bekerja (mencari nafkah), yang merupakan ayah dari keluarga (tulang punggung keluarga). Dan (Allah) tidak suka kepada penganggur (tidak bekerja) yang sehat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.”
Kedua, negara wajib membuka pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki agar mudah mencari nafkah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi laki-laki tidak bekerja padahal dia mampu melakukannya. Negara boleh memaksa laki-laki yang mampu bekerja tapi malas atau enggan bekerja.
Ketiga, negara wajib memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat yang tidak memiliki wali atau kerabat seperti janda-janda, anak-anak yatim. Termasuk orang yang cacat permanen tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.
Keempat, negara melarang harta hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sebab, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dan memicu inflasi. Larangan tersebut tertuang dalam surah Al Hasyr:7. “…. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
Kelima, negara wajib memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok masyarakat aman. Yakni dengan support petani lokal atau mendatangkan bahan pangan dari wilayah Islam yang mengalami surplus. Salah satu bentuk intervensi negara yang lain dengan memberikan sanksi bagi penimbun barang oleh mafia pangan.
Demikian mekanisme Islam dalam menyejahterakan masyarakat dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Jikalaupun masih ada yang miskin, ini problem individu karena tidak banyak dan masih bisa mencukupi kebutuhan hariannya. Tidak seperti sistem kapitalis yang menciptakan kemiskinan secara sistemik. Wallahu A’lam.
