November 29, 2018

Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat

Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat

Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat-Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka kasus PLTU Riau-1. Idrus berharap proses hukumnya cepat diselesaikan.

“Ini pemeriksaan saya ketika selaku tersangka dan tadi sudah saya jelaskan semuanya. Tentu saya berharap ini bisa lebih cepat lagi,” kata Idrus, di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018).

Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat

Idrus mengaku menghargai proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK pada kasusnya. Akan tetapi dia berharap proses kasusnya bisa lebih cepat lagi.Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat

“Secara pribadi saya menghargai kerja penyidik KPK yang demikian cepat. Tentu memang seperti itu lah. Karena apalagi kerja kerja KPK ini kan cukup banyak meskipun cukup banyak tetapi tahapan yang ada berjalan dilalui dengan baik karena itu kami menghargai proses proses yang cepat seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu terkait dakwaan terhadap Mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih Idrus enggan berkomentar. Ia mengaku akan membeberkan yang diketahui dalam persidangan.

“Nanti deh di persidangan,” ujar Idrus.

Kasus suap proyek PLTU Riau-1 ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR RI, Eni Saragih beberapa waktu lalu. Setelah itu, KPK menetapkan Eni, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR, sebagai tersangka.Diperiksa di Kasus PLTU Riau, Idrus Ingin Proses Hukumnya Cepat

Eni diduga menerima duit Rp 4,8 miliar dari pengusaha Johannes B Kotjo, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, yang menjadi salah satu konsorsium di proyek PLTU Riau-1.

Dalam perjalanan penyidikan, KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka. KPK menduga eks Sekjen Partai Golkar itu menerima janji USD 1,5 juta terkait kasus ini.

REKAN BERITA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *