Oktober 27, 2018

KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan-KPK menetapkan 4 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai tersangka dugaan suap terkait fungsi pengawasan. Mereka diduga menerima duit suap Rp 240 juta dari pengurus PT Binasawit Abadi Pratama agar tak menggelar RDP soal pencemaran lingkungan.

“Diduga pemberian uang Rp 240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinisi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018,” kata Wakil Ketua KPKKPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

Syarif mengatakan sejumlah pertemuan antara pihak PT BAP dengan Komisi B DPRD Kalteng. Dalam pertemuan itu ada sejumlah hal yang dibahas seperti pihak DPRD akan membuat press release terkait HGU PT BAP di media,pihak PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT BAP tidak mempunyai izin HGUnamun prosesnya sedang berjalan.KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

“Kedua, meminta adanya rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan. Muncul pembicaraan bahwa ‘kita tahu sama tahu lah’,” ucap SyarifKPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

Selain itu, dia mengatakan DPRD Kalteng pernah menerima laporan warga soal pembuangan limbah pengolahan sawit ke Danau Sembuluh. Laporan itu pun sudah ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lokasi dan bertemu pihak PT BAP.KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

“Dalam pertemuan itu kemudian angota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang mengusai lahan sawit namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan,” jelasnya.

KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

KPK turut menduga ada pemberian lain ke anggota Komisi B DPRD Kalteng dari PT BAP. Saat ini, KPK sedang mendalami dugaan tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Keempatnya diduga sebagai pihak penerima suap.KPK: Suap DPRD Kalteng Agar Tak Ada RDP Pencemaran Lingkungan

KPK juga menetapkan 3 orang pihak tersangka pemberi suap. Mereka adalah Dirut PT BAP atau Wadirut PT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian utara, Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

REKAN BERITA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *